MENCARI JEJAK
DEMOKRASI
oleh : sampean
Gerak
dalam kehidupan merupakan bentuk keniscayaan sebagaimana
bergantinya waktu. Seiring dengan itu bangsa ini tak terasa telah menempuh
berbagai fase dalam pergatian resim. Masih lekat dalam sejarah bangsa ini telah
di kategorikan menjadi tiga epos dalam ruang sosial yaitu resim orde lama,
resim orde baru, dan Resim orde reformasi. Sistem demokrasi pun silih berganti
menjadi sistem kelinci percobaan dengan menggunakan sistem trial dan error. Sehingga
kenyataannya adalah setiap pergangantian resim berganti pun sistem demokrasi
yang di gunakan. Seperti pada masa orde
lama sistem demokrasi berkali-kali mengalami pergantian sistem demokrasi
seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin. Dari setiap pergatian
tersebut selalu di gelontorkan alasan-alasan yang rasional untuk membenarkan
tindakan sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjatuhkan resim sebelumnya.
Seperti
yang terjadi pada masa resim orde baru yang menggangap bahwa orde lama telah
gagal dalam menegakkkan dan menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis
sesuai dengan dasar negara ini. Anggapan ini pada resim orde baru membawa pada
sebuah kebijakan untuk mengembalikan pancasila sebagai dasar negara. Di atas
kepimpinan orde baru, Indonesia di arahkan untuk menjadi seorang Pancasilais.
Upaya itu melahirkan sebuah proses ideologisasi dalam masyrakat sebagai pancasilaisme. Sebagai proses penegakkan
sistem sosial dalam masyarakat sebagai bentuk penerapan asas tunggal. Pada masa
orde baru sistem demokrasi pancasila di temukan wujudnya dalam kediktatoran
asas kenegaraan sekaligus kediktatoran dan totalitarianisme di tubuh
pemerintahan.
Dengan
berbagai persoalan yang muncul di masa orde baru. Masa ini pun berakhir dengan
berbagai alasan sistem pun di gantikan dengan demokrasi Pancasila yang belum
menemukan bentuknya yang seperti apa. Dalam masa Reformasi ini telah terjadi
fobia pancasila dengan otoritarian
pemerintah pada masa sebelumnya. Ekspektasi terbesar dalam benak masyarakat
setelah runtuhnya Orde Baru adalah mewujudkan cita-cita bangsa ini sebagaimana
yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 untuk mensejahterakan masyarakat.
Menciptkan sebuah tatanam sosial yang damai, aman dan tentram. Mewujudkan
birokrasi tanpa KKN ala Orde baru, memberikan kebebasan berserikat dan
berekspresi. Itulah harapan di benak kami dalam semua masa yang baru. Setelah runtuhnya tirani tersebut
darah, air mata dan keringat menjadi kurban masa lalu. Hal ini menjadi sebuah
romansa masa lalu, kenangan telah menjadi kenagan semuanya telah usai.
Masyarakat hanya bisa menerawang masa depan yang tiada henti dengan segala
harapan yang sisa menjadi tabungan dalam benak kita semua.
Pada
tahun 1998 di ukirlah masa tersebut dengan penuh janji yang semu, di ubah semua
konstitusi negara sesuai kebutuhan para konglemerat dan kepentingan pejabat
negeri ini untuk berpihak kepada mereka. Rakyat jadi kurban masa reformasi
sebagai demokrasi trial and error. Pada hari ini keberpihakan sistem dan
kebijakan belum menyentuh apa-apa menjadi yang menjadi semestinya.
Dari
sejak Tahun 1998 hingga tahun 2013 perjalanan masa reformasi telah mencapai
usia ±15 Tahun. Tetapi, masa ini belum bisa menemukan titik terang keberpihakan
sistem pemerintahan di masyarakat.
Sistem demokrasi di indonesia masih mengalami kalang kabut. Walau bangsa ini
telah menyelenggarakan pemilu langsung sebanyak dua kali. Akan tetapi,
keterlibatan rakyat dalam sistem demokrasi ini masih bersifat parsial. Selain
itu, kebebasan untuk berserikat di negara ini belum terlihat implementasinya karena banyaknya
konflik etnik, agama, dan konflik sosial yang lainnya. Selain itu, dalam masa
orde reformasi ini tingkat korupsi yang di alami negeri ini masih tetap menjadi
peringkat teratas di negera-negara Asean.
Demokrasi
di Indonesia belum mampu menemukan bentuk identitasnya. Kedaulatan rakyat masih
di tangan pejabat pemerintah. DPR
sebagai perpanjangan tangan dari rakyat hanya mewakili kepentingan kelompoknya.
DPR bicara atas nama rakyat bukan untuk rakyat. Perkembangan ekonomi yang
mencapai 6 % setiap tahun tidak menyentuh masyrakat kecil. Tetapi, Perkembangan
ekonomi hanya menambah dolar-dolar konglemerat. Situasi ini hanya menunggu
pergantian epos untuk indonesia. Dengan kekacuan sosial yang terjadi
dimana-mana. das sein dan das soen sudah tidak sesuai lagi. kecuali epos ini
segera untuk berbenah untuk menemukan apa yang menjadi identitasnya sebagai
demokrasi Pancasila. Jejak demokrasi di indonesia hanyalah pergantian mekanisme
sistem yang terlihat bukan dari demokrasi yang substansial dari demokrasi
pancasila. Mari menapaki jejak-jejak demokrasi Indonsia dari setiap masa sebab
tiap masanya adalah sebagai kegalauan identitas yang tak kunjung usai.
Catatan awal Tahun 2013
Makassar, 1 Januari
2013